Sodik Mujahid: Komposisi Terbaik, PDIP Ketua DPR, Gerindra Ketua MPR

Sodik Mujahid: Komposisi Terbaik, PDIP Ketua DPR, Gerindra Ketua MPR - Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.AGEN CASINO TERBAIK

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik dalam keterangan tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jumat (19/7).

Menurut Sodik, semangat rekonsiliasi harus ditunjukan dalam pemilihan Ketua MPR. Karena itu, dia merasa sebaiknya Gerindra yang menjabat posisi tersebut.

"Semangat rekonsiliasi untuk kebersamaan serta kesatuan dan persatuan bangsa ini, pertama harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR (dari angggota DPR dan DPD), terutama oleh para pemimpin partai, dalam menetapkan ketua MPR," ungkapnya.AGEN POKER INDONESIA

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, komposisi pimpinan DPR dan MPR yang diusulkannya tidak perlu ditentukan dengan menunggu koalisi pemerintah dan oposisi terbentuk. Komposisi itu, lanjutnya, sudah harus berjalan dengan sendirinya mengingat masyarakat sudah mengetahui peran Gerindra dan PDIP selama ini.

"Komposisi ketua MPR dan DPR di atas tanpa harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan, karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP serta Gerindra khususnya dalam Pileg dan Pilpres 2019-2024," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan, tidak ada larangan partai mengajukan kadernya untuk menjabat sebagai ketua DPR dan MPR dalam satu periode bersamaan.AGEN BOLA TERPERCAYA

Dia mengungkapkan, tidak ada ketentuan baik dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) atau pun tata tertib MPR.

"Bagi PDI Perjuangan memang tidak ada ketentuan bahwa kalau sudah memiliki ketua DPR maka tidak boleh memiliki ketua MPR. Artinya bebas aja sepanjang nama tersebut terpilih di dalam sidang paripurna MPR itu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).

Sumber : merdeka.com