Jakarta Diminta Lakukan Lockdown 2 Pekan

Jakarta Diminta Lakukan Lockdown 2 Pekan - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diminta segera mengambil langkah lockdown Jakarta selama 14 hari ke depan. Hal ini perlu dilakukan guna meredam penyebaran Covid-19 di Jakarta yang cukup tinggi.

Ketua Komisi A DPRD Mujiyono mengatakan langkah ini perlu diambil mengingat keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus Populi Suprema Lex. Pak gubernur harus segera lockdown Jakarta selama 14 hari saja, dan siapkan formula penanganan warga terdampak lockdown," ujar Mujiyono, Sabtu (28/3).

Berdasarkan perhitungannya, alokasi yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3 hingga 5 triliun untuk menutup kebutuhan warga terdampak. Alokasi itu, menurutnya, bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020.

"Asupan energi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan RI (bila mengambil patokan 2150 kkal). Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp33.000 per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selam 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp 5 triliun," katanya.

Menurutnya, Anies tidak perlu takut dengan sanksi politik dari pemerintah pusat karena Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga Jakarta bukan ditunjuk Presiden. Namun, Anies perlu merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di Jakarta.

"Selama 14 hari lockdown itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjamin kebutuhan warganya. Misalnya dengan mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah seperti yang dilakukan Filipina, tapi warga wajib berdiam diri di rumah," kata dia.

Dia meyakini, stok pangan di Jakarta bisa mencukupi hingga usai Hari Raya Idul Fitri. Bahan pangan itu diusulkan dibagikan gratis oleh pemerintah selama masa lockdown itu. Dia mendorong agar Anies punya sikap tegas demi keselamatan warganya.

"Urusan populis atau tidak populis itu tabrak saja dulu. Karena keselamatan warga Jakarta ini nomor satu. Pemerintah harus memperketat pengawasan untuk memeriksa akses keluar-masuk Jakarta, sebagai upaya pemerintah menghentikan penyebaran wabah ke daerah lainnya," ujarnya.

Namun, dia tidak menyetujui jika penanganan warga terdampak dibantu dengan dana bantuan langsung tunai atau BLT. Menurutnya, pemberian dana bantuan tunai rawan dikorupsi oleh pihak yang mengambil kesempatan dalam musibah.

Sumber : merdeka.com