Situs Deposit Pulsa Tanpa Potongan


DPR MENJERIT !!! JOKOWI BERKINERJA MEMBERANTAS KORUPSI !!!

DPR MENJERIT !!! JOKOWI BERKINERJA MEMBERANTAS KORUPSI !!!


DPR MENJERIT !!! JOKOWI BERKINERJA MEMBERANTAS KORUPSI !!! - Disaat KPK sedang gencar-gencarnya menangkap para koruptor yang menggerogoti negeri ini, tak disangka DPR yang seharusnya menjadi wakil dan pelindung rakyat justru kebakaran jenggot ingin melemahkan KPK dengan hak angket KPK yang justru bertentangan dengan aspirasi rakyat itu sendiri.

Apa itu hak angket KPK???

Sesuai dengan pasal 79 ayat 3 UU MD3 disebutkan sebagai berikut:
Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Jadi intinya, DPR ingin menyelidiki KPK alias melemahkan KPK. Demikianlah bahasa awamnya.

Wacana hak angket KPK pertama kali bergulir pada pertengahan Maret 2017. Berawal dari keberatan sejumlah anggota Komisi III DPR yang namanya disebut oleh penyidik KPK Novel Baswedan, saat menjadi saksi di persidangan kasus KTP eletronik atau e-KTP.Agen Bola Terpercaya

Ditambah lagi dengan banyak tertangkapnya anggota DPR dan para pejabat di negeri ini yang terkena OTT KPK.

Jelas suatu keadaan yang aneh bagi kita semua yang sama-sama sudah mengenal sebuah pribahasa “Berani karena benar, takut karena salah.”

Selagi memang tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan, untuk apa takut sekalipun nama kita disebut-sebut??? Secara logika kewarasan sudah tentu kita akan terus maju pantang mundur menyampaikan segala kebenaran dan kenyataan yang ada. Kalau perlu tuntut balik pihak-pihak yang sudah memfitnah dan mencemarkan nama baik kita.

Lucunya, langkah tegas dan berani karena benar seperti peribahasa diatas justru tidak kita lihat dengan disetujuinya hak angket KPK oleh DPR. Adalah seorang Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang paripurna, mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya hak angket atau hak penyelidikan terhadap KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017) yang lalu. Dimana sebelumnya, Novel Baswean sang penyidik KPK itu sendiri sudah terlebih dulu mengalami penyiraman air keras diwajahnya pada tanggal 11 April 2017.Satu ID Untuk Semua Permainan

Ada apa denganmu DPR??? Panik ya. Upsssss…….

Berbagai sikap sebagai reaksi atas hak angket KPK ini langsung bermunculan. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan gugatan kewenangan hak angket DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

132 pakar hukum tata negara juga menyatakan bahwa angket KPK oleh DPR ini cacat hukum karena tidak diwakili oleh seluruh anggota fraksi dewan. Pembentukan hak angket KPK itu sendiri juga dinilai melanggar undang-undang karena subjek hak angketnya keliru. Hak angket seharusnya ditujukan kepada pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah dimana KPK tidak termasuk didalamnya. Nah looo………. Jelas sudah bahwa DPR sangat memaksakan hak angket KPK ini, padahal semuanya sudah ada jelas tertulis dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR itu sendiri. Apa-apaan sih ini. Sebenarnya DPR pura-pura lupa atau pura-pura bodoh???

DPR oh DPR…….. Malulah sedikit kenapa. Ngga perlu banyak-banyak. Di negara lain sudah pasti dihukum mati. Disini anggota DPR dengan kualitas yang seperti ini justru gayanya selangit. Astagaaaaaa………………

Lantas bagaimana pula dengan sikap Jokowi selaku Presiden RI menanggapi tingkah konyol DPR yang seperti ini???

Dalam wawancara dengan CNN Indonesia (25 Juni 2017), Jokowi menyatakan masalah hak angket ada dibawah wilayah DPR, bukan pemerintah. Namun ada prinsip-prinsip mengenai KPK menurut seorang Presiden Jokowi:

  1. Tidak boleh memperlemah KPK. Justru harus memperkuat KPK.
  2. Masih dibutuhkan KPK untuk melawan korupsi.


Jokowi juga menanggapi positif sikap dari 132 pakar hukum tata negara yang dipimpin oleh mantan pimpinan MK, Prof. DR. Mahfud MD sebagai suara yang sangat baik dari sebuah negara demokrasi.

Secara umum, Jokowi sudah sangat jelas memposisikan dirinya berada di sisi KPK. Sebab setelah DPR mengumumkan hak angket itu, Presiden justru menerima 4 pimpinan KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 5 Mei 2017. Keempat pimpinan itu adalah Ketua KPK Agus Rahardjo, Wakil Ketua Basaria Pandjaitan, Saut Situmorang, dan Alexander Marwata.

Dalam kata pengantarnya, Jokowi menegaskan mendukung langkah KPK. “Saya sangat mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh KPK, dalam hal apapun, terutama dalam rangka membuat pemerintahan yang bersih, berintegritas yang terbebas dari korupsi,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan.

Jokowi sudah sangat jelas mengambil sikap mendukung KPK, tapi disisi lain Jokowi tetap menjaga dirinya untuk tidak terlihat seperti menyerang DPR. Jokowi sadar sepenuhnya bahwa hak angket adalah hak anggota DPR yang tidak ada hubungannya dengan eksekutif. Lagipula yang menjadi pengusung hak angket ini adalah partai-partai utama yang mendukung Jokowi. Jokowi tak ingin menyerang mereka secara terang-terangan.

Strategi cantik nan lemah gemulai ciri khas Jokowi. Jokowi tidak pernah mau melakukan “perang” dukungan ataupun perlawanan. Jokowi tetap akan diam duduk manis sambil menunggu prosesnya. Begitu merasa kehadirannya dibutuhkan, maka Presiden akan segera menyatakan sikapnya.

Strategi yang kerap kali justru dianggap sebagai strategi abu-abu alias strategi yang tidak jelas dari seorang Jokowi. Padahal tujuan Jokowi ingin berada ditengah antar 2 kutub yang sedang berseteru dalam hal ini KPK dan DPR. Jokowi ingin menjaga relasi dengan legislatif yang memiliki kewenangan, tapi secara substansial Presiden juga menyatakan bahwa KPK harus tetap dijaga sebagai kebutuhan bangsa yang harus diperkuat.

Jika diterjemahkan secara bebas, seperti inilah pesan yang hendak disampaikan Jokowi,”Eeehhh….. teman-teman DPR. Kalian boleh menggunakan hak kalian. Tapi sikap saya, KPK tidak boleh dilemahkan!”

Jelas ada sebuah pesan politik yang diusung Jokowi yang bertujuan agar DPR dapat mendengarkannya, sekaligus agar masyarakat juga bisa menangkap sinyal bahwa segala macam upaya melemahkan KPK akan dilawan. Dan Presiden tidak sendirian, sebab masyarakat berada bersama-sama Presiden.

Masalahnya sekarang adalah, bagaimana jika hak angket KPK ini terus berlanjut???

Mengingat hasil akhir hak angket KPK adalah hak menyatakan pendapat, dimana DPR akan mengeluarkan rekomendasi seperti adanya revisi undang-undang KPK atau bisa juga pencopotan komisioner KPK, semuanya itu jelas berujung pada Presiden sebagai lembaga eksekutif alias sebagai eksekutor yang wajib melaksanakan perintah legislatif. Presiden bisa berada dalam posisi yang sangat sulit karena ini. Begini penjelasannya.

Jika Presiden menolak rekomendasi DPR, itu artinya Presiden melawan partai politik pendukung Presiden. Namun jika Presiden menerima rekomendasi DPR untuk mengutak atik KPK, maka popularitas dan elektabilitas Presiden akan turun drastis bahkan hilang. Masyarakat jelas akan sangat kecewa karena sedari awal sudah menganggap Jokowi sebagai figur dan tokoh pemberantas korupsi.

Namun bola panas juga sudah digulirkan Jokowi. Dengan sikap Jokowi yang tak ingin KPK dilemahkan, itu merupakan warning bagi partai-partai pendukung Presiden yang ada di DPR sana agar ekstra hati-hati menangani hak angket KPK ini.

Sebab jika sampai partai-partai pendukung Presiden di DPR salah mengambil keputusan yang akhirnya justru menyulitkan posisi Presiden, itu artinya partai-partai pendukung Presiden itu sendiri yang akan menumbangkan Presiden yang mereka dukung.

Sama-sama makan buah simalakama. Karena itu perhatikanlah baik-baik setiap keputusan yang hendak kalian buat. Berhati-hatilah dalam melangkah. Demikianlah bahasa awamnya yang hendak disampaikan Jokowi kepada para legislatif di DPR sana.

Satu lagi yang perlu diingat, sebentar lagi Pemilu. Satu kali partai-partai pendukung Presiden salah langkah, habislah mereka. Nah loooo……..

Dengan keadaan yang seperti ini, solusi terbaik yang bisa dilakukan Jokowi memang adalah “ketidaktegasan” Presiden itu sendiri. Ditarik tidak, didorongpun tidak. Jokowi dengan sabar akan menunggu mau dibawa kemana hubungan ini.

Mantap jiwa Pak Dhe. Gue suka gaya loe….. Sikap tenangmu dalam rangka ikut serta memberantas korupsi di negara ini sungguh sangat menginspirasi diriku. Sebab akupun takkan pernah melupakan sebuah pribahasa yang sangat mencerminkan Jokowi itu sendiri,”Air tenang menghanyutkan.”









Sumber  :  Seword.com

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.